Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam RDP Komisi VI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Foto : Devi/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam persaingan usaha. Sebab, kehadiran KPPU dinilai penting untuk bisa menertibkan sistem perdagangan utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

"KPPU dalam situasi seperti ini semestinya bisa berbuat banyak, misal persoalan harga bawang putih yang tiba-tiba melambung tinggi. Ini tidak ada aksi dan saya tidak mendengar ataupun mendapatkan informasi terkait dengan aksi apa yang sebenarnya dilakukan KPPU," ujar Herman dalam RDP Komisi VI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPK Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan adanya kenaikan harga bawang putih yang akhirnya menjadi pemicu kenaikan harga komoditas lainnya. Kenaikan harga bawang putih sendiri, diduga merupakan permainan dari mafia.

"Karena kalau melihat dari momentum seperti itu mestinya sudah bisa dilihat bahwa ini pasti ada kartel, ada mafia. Baik di hulu di sana, di tempat importirnya di China, di India, maupun di hilirnya, di distribusi. Kami teriak-teriak juga di rapat kerja di Kementerian Perdagangan, tetapi juga tidak ada (tindak lanjut)," lanjutnya.

Untuk itu, ia meminta KPPU terus melakukan eksekusi-eksekusi yang baik dalam menertibkan sistem perdagangan yang ada, karena itu memang tupoksi institusi tersebut. "KPPU jangan kalah, karena ya tupoksinya memang melakukan penertiban, meskipun eksekusinya masih dalam eksekusi denda. Tapi ini menurut saya bagus, kalau dendanya dikasi besar gitu takut juga mereka," tutupnya. (bia/rdn)